SERTIFIKASI IRTP

Mendapatkan sertifikat nomor perizinan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP yang dulunya  disebut PIRT) untuk makanan kecil, mesti melakukan pendaftaran di pemerintah setempat yang pada umumnya di tangani oleh Dinas Kesehatan. Hal ini penting mengingat peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap produksi olahan rumah tangga untuk menjamin kesehatan dan kebersihan makanan dan minuman. 

Adapun prosesnya sebagai berikut :

1. Ketentuan Izin IRTP: 

Perizinan ini adalah Perizinan tentang Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP).

2. Syarat Permohonan Ijin :

Mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP)

Mengisi formulir permohonan izin IRTP

Foto copy KTP, 2 lembar

Pas foto 3 x 4, 2 lembar

Foto copy Sertifikat PKP, 2 lembar

Foto copy denah bangunan/lokasi, 2 lembar

Daftar nama pekerja

3. Prosedur Perijinan

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota / Kabupaten. Akan dilakukan Pemeriksaan berkas (1 hari)

Persetujuan Kadinkes (1 hari)

Menunggu waktu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang dilaksanakan setiap setahun sekali 

Pemohon diwajibkan mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan diperiksa sarana produksinya

Mengikuti Acara Penyuluhan Keamanan Pangan (2 hari)

Pemeriksaan sarana (1 hari s/d 14 hari)

Pemohon membayar retribusi. Sertifikat Industri Rumah Tangga Pangan diserahkan (1 hari)

Asumsi waktu 6 hari s/d 3 bulan

4. Masa Berlaku : tidak ada batas waktu

5. Pengecualian untuk permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi berupa :

Susu dan hasil olahannya

Daging, ikan, unggas dan hasil olahannya yang memerlukan proses dan atau penyimpanan beku

Pangan kaleng

Pangan bayi

Minuman beralkohol

Air minum dalam kemasan (AMDK)

Pangan lain yang wajib memenuhi persyaratan SNI

Pangan lain yang ditetapkan oleh Badan POM

6. Sanksi administrasi

Melanggar peraturan di bidang pangan

Nama pemilik tidak sesuai dengan yang ada di sertifikat

Produk tidak aman dan tidak layak dikonsumsi

Catatan:

Persyaratan untuk tiap daerah bisa berbeda dan mungkin memerlukan tambahan khusus

Pengecualian untuk permohonan tidak dapat dipenuhi apabila pangan yang diproduksi di atas memerlukan izin dari POM (pengawas obat dan makanan) dan atau persyaratan SNI (Standar Nasional Indonesia)